SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Tengah atas keberhasilannya menjadi pionir dalam penerapan konsolidasi pengadaan.

Langkah ini terbukti mampu menekan pengeluaran belanja pemerintah daerah hingga 30 persen, terutama pada sektor seragam dan alat kesehatan.

Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dalam kegiatan “Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan” yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis 19 Juni 2025.

“Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang menjadi pioner dalam konsolidasi pengadaan. Catatan dua tahun terakhir menunjukkan efisiensi anggaran mencapai 20 hingga 30 persen,” ungkap Hendrar, yang akrab disapa Hendi.

Ia berharap keberhasilan ini bisa menjadi contoh bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah agar semakin memperluas penerapan konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan komitmen Pemprov Jateng untuk terus meningkatkan efisiensi pengadaan.

Ia menekankan meski capaian saat ini sudah cukup baik, potensi untuk perbaikan masih terbuka lebar.

“Saat ini capaian e-purchasing kita baru sekitar 57 persen. Ini belum optimal. Maka, kami akan terus dorong agar lebih masif lagi,” ujarnya.

Pemprov juga menggandeng akademisi serta pegiat pengadaan untuk memastikan evaluasi belanja tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas dan akuntabilitas.

“Murah bukan berarti langsung dipilih. Kita harus pastikan kualitasnya, jangan sampai efisiensi justru mengorbankan mutu barang,” tegas Yasin.

Data terbaru dari LKPP per 16 Juni 2025 menunjukkan bahwa Jawa Tengah memimpin secara nasional dalam penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dengan capaian 89,1%.

Total nilai belanja PDN Pemprov Jateng tercatat sebesar Rp1,696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai penyumbang terbesar, yakni Rp608,3 miliar.

Di sisi lain, realisasi belanja melalui skema e-purchasing mencapai Rp1,092,8 miliar (57,4%), juga dipimpin oleh Kota Semarang (Rp395 miliar), disusul oleh Surakarta dan Banyumas.

Capaian ini dinilai sebagai indikator keberhasilan Jawa Tengah dalam menjalankan pengadaan yang transparan, efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui belanja berbasis digital dan konsolidasi pengadaan.(KS01)