JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah resmi membuka blokir anggaran untuk 99 kementerian dan lembaga (K/L) setelah rampungnya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Total nilai pembukaan blokir hingga pertengahan Juni ini telah mencapai Rp129 triliun.

“Kami sudah membuka blokir. Kalau angkanya sebesar Rp129 triliun sampai saat ini,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Selasa 17 Juni 2025, dilansir Voiceofnusantara, jejaring KlikSoloNews.

Luky menjelaskan prioritas pembukaan blokir diberikan kepada kementerian dan lembaga yang baru dibentuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Alokasi anggaran terutama digunakan untuk belanja pegawai, operasional, serta mendukung program prioritas pemerintah, seperti sektor pendidikan, pertanian, dan infrastruktur.

“Kami mendukung sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1/2025 telah diselesaikan pada 7 Maret 2025. Inpres tersebut menargetkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dari belanja K/L dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Pasca-efisiensi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengajukan persetujuan kepada Presiden untuk membuka blokir, sekaligus melakukan relokasi dan refokus anggaran agar penggunaannya lebih tepat sasaran.

Belanja Negara Meningkat Tajam

Dengan kembalinya aliran anggaran, belanja negara mulai mengalami percepatan. Hingga 31 Mei 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun, atau 28,1 persen dari total target dalam APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun.

Capaian ini meningkat sekitar Rp200 triliun dibandingkan bulan sebelumnya (April) yang mencatatkan belanja sebesar Rp806,2 triliun.

Rinciannya yakni belanja pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun (25,7% dari target), belanja K/L: Rp325,7 triliun, dan belanja non-K/L: Rp368,5 triliun.

Pembukaan blokir anggaran ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program-program strategis nasional sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi dan pelayanan publik di berbagai sektor.(ks01)