JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan perlindungan dan hak-hak mitra pengemudi ojek daring (ojol), menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan berlangsung pada Selasa 20 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel, menegaskan bahwa pemerintah berada di sisi para pengemudi dalam memperjuangkan keadilan atas kebijakan perusahaan aplikator yang dinilai belum berpihak pada mitra.
“Perjuangan mereka secara substansi kami dukung. Soal perlindungan, ya, itu akan kami perjuangkan,” ujar Noel di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin 19 Mei 2025.
Aksi demonstrasi yang digalang Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia diperkirakan akan melibatkan hingga 500 ribu pengemudi di seluruh Indonesia.
Mereka akan melakukan offbid serentak atau pemadaman aplikasi sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan perusahaan aplikator yang dianggap melanggar regulasi dan merugikan pengemudi.
Garda Indonesia menyatakan kekecewaannya atas minimnya tanggapan terhadap berbagai laporan dan pengaduan yang telah mereka sampaikan sejak 2022.
“Kami sudah bersabar lebih dari dua tahun, tapi belum ada langkah nyata yang benar-benar berpihak kepada mitra,” ungkap perwakilan asosiasi.
Fokus Tuntutan
Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah penerapan Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra ojol, sebuah bentuk pengakuan dan perlindungan yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam sistem kerja kemitraan.
Menanggapi hal ini, Noel memastikan pemerintah tidak tinggal diam. “Sikap kita jelas dari awal: kita akan memperjuangkan nasib mereka. Negara pasti hadir,” tegasnya.
Dengan skala massa yang besar, aksi ini diprediksi berdampak signifikan terhadap arus lalu lintas di ibu kota. Koordinator lapangan aksi mengimbau masyarakat untuk menghindari area-area tersebut dan menggunakan jalur alternatif.
Aksi unjuk rasa 20 Mei ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara para mitra pengemudi dan perusahaan aplikator.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong pembentukan regulasi yang lebih adil bagi pekerja di sektor ekonomi digital, termasuk aspek kejelasan status kerja, jaminan sosial, dan pengawasan atas praktik bisnis perusahaan aplikator.
Aksi demonstrasi akan dipusatkan di sejumlah titik strategis di Jakarta, antara lain:
- Istana Merdeka
- Kementerian Perhubungan
- Gedung DPR RI
Noel menekankan bahwa aspirasi ini tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan sektor transportasi daring.(ks01)