SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran data dan indikator strategis dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama dalam penentuan arah kebijakan pembangunan dan perekonomian di provinsi yang dipimpinnya.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, di kantor gubernur, Rabu 14 Mei 2025.
"Memang BPS sangat kita harapkan untuk mendukung ekonomi kita. Prinsip tentang indikator tadi akan kita laksanakan. Terima kasih sudah dibantu, untuk evaluasi ke depan lebih komprehensif, terutama terkait data. Kalau ada perintah, kami siap," kata Gubernur Luthfi.
Ia menyebutkan roadmap pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 dan 2026 difokuskan pada sektor ketahanan pangan, sejalan dengan kebijakan nasional yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini akan menyentuh seluruh wilayah, termasuk 35 kabupaten/kota.
"Perdagangan tetap penting, tapi sekarang kita fokus pada ketahanan pangan. Meski begitu, perdagangan dan investasi tetap harus berjalan agar pendapatan daerah kita bisa meningkat. Karena PAD saja tidak cukup, perlu investasi dari dalam dan luar negeri, juga penguatan industri mikro," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendukung Pemprov Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak lepas dari penggunaan data yang akurat dan relevan.
"Indikator strategis seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga kemiskinan merupakan hasil potret lapangan yang kami rilis secara rutin. Data-data ini bisa menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan bidang sektoral masing-masing," ujar Endang.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara BPS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemanfaatan data. Data dari BPS bisa dipadukan dengan data sektoral yang dikumpulkan masing-masing instansi.
"Visi-misi gubernur harus bisa diterjemahkan ke masing-masing OPD. Karena pada akhirnya, indikator kinerja OPD juga mengacu pada data. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara BPS dan OPD, agar pencapaian target bisa lebih terukur," lanjutnya.
Endang menyebut BPS berperan sebagai lembaga independen yang bertugas memotret kondisi di lapangan dan memberikan masukan berdasarkan hasil data, sementara pelaksanaan kebijakan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas terkait.
"Kami ibaratnya evaluator dari target-target Gubernur. Kami menyajikan insight berbasis data agar OPD bisa mengambil langkah yang sesuai," pungkasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara BPS dan Pemerintah Provinsi Jateng, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. (KS01)