SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong kerja sama antara Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jateng-DIY dan Koperasi Desa Merah Putih untuk memperluas akses penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

Dalam audiensi dengan DPD Hiswana Migas Jateng-DIY pada Rabu 7 Mei 2025, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya memperpendek jalur distribusi agar masyarakat bisa mendapatkan gas elpiji bersubsidi dengan mudah dan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp18.000.

“Kalau Koperasi Desa Merah Putih bisa menyalurkan elpiji 3 kg itu bagus. Maka bisa penetrasi di masyarakat,” ujar Gubernur Luthfi di kantornya.

Langkah ini diambil untuk mendekatkan keterjangkauan elpiji subsidi kepada masyarakat yang tinggal jauh dari agen resmi atau pangkalan.

Dengan keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih, distribusi bisa lebih merata dan efektif, menjangkau daerah yang selama ini kurang terlayani.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menyampaikan bahwa koperasi tersebut memang diberi mandat oleh pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi daerah, termasuk dalam hal penyaluran barang bersubsidi seperti pupuk dan elpiji.

“Ini suatu langkah bagus. Memastikan elpiji sampai pada konsumen tingkat akhir, pada tataran yang tepat harganya,” jelas Sujarwanto.

Ia menambahkan bahwa koperasi akan berperan sebagai penyalur, bukan pangkalan, dan akan dilakukan rapat lanjutan dengan Hiswana Migas untuk membahas skema implementasi secara teknis.

Ketua DPD Hiswana Migas Jateng-DIY, Agung Karnadi, menyambut baik ide tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Pertamina sebagai pihak yang berwenang dalam distribusi energi.

“Saya kira ide seperti itu dampak baiknya untuk masyarakat yang ada di pinggiran,” ujar Agung.

Kerja sama ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi tantangan distribusi elpiji 3 kg subsidi di wilayah Jawa Tengah.

Dengan sistem penyaluran yang lebih dekat dan transparan, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses lebih mudah tetapi juga terlindungi dari praktik harga di atas HET. (KS01)