JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Yassierli, menekankan pentingnya tata kelola AI yang inklusif dan bertanggung jawab dalam menghadapi transformasi dunia kerja di Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia.
Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Yassierli, menekankan pentingnya pengelolaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang inklusif dan kolaboratif dalam menghadapi transformasi dunia kerja yang semakin pesat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan negara-negara BRICS yang digelar di Brasilia, Brasil, Sabtu 26 April 2025.
Menurut Yassierli, AI bukan sekadar tren, tetapi merupakan kekuatan yang mengubah industri dan mendefinisikan ulang kebutuhan keterampilan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Menurutnya, dengan potensi sebesar itu, transformasi yang dihasilkan oleh AI harus dikelola secara bijaksana dan inklusif agar dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” ujar Yassierli.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun AI menawarkan peluang besar untuk efisiensi, produktivitas, dan inovasi, transformasi ini juga menghadirkan tantangan, salah satunya adalah risiko meningkatnya ketidaksetaraan jika tidak dikelola secara adil.
“Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya,” tegas Yassierli.
Empat Fokus Pendekatan Indonesia terhadap AI
Dalam pertemuan tersebut, Yassierli memaparkan empat fokus utama yang menjadi pendekatan Indonesia dalam mengadopsi teknologi AI, yang berbasis pada masyarakat (people-centric approach). Keempat fokus tersebut adalah:
Inklusi Digital Indonesia berkomitmen untuk memastikan akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital menjadi hak dasar seluruh warga negara. Fokus ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam transformasi digital.
Penyiapan Keterampilan Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan akibat percepatan teknologi, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kolaborasi antara industri dan pendidikan. “Kami juga tengah membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek riset maupun alat transformasi ketenagakerjaan,” ungkap Yassierli.
Perlindungan Sosial Adaptif Menaker Yassierli menekankan pentingnya sistem perlindungan sosial yang dapat beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.
Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan (AKP) adalah salah satu contoh konkret yang menggabungkan bantuan penghasilan, pelatihan ulang, dan fasilitasi penempatan kerja bagi pekerja yang terdampak.
Dialog Sosial Inklusif Indonesia mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam merancang kebijakan dan kerangka tata kelola AI yang adil dan bertanggung jawab.
Di akhir pertemuan, Indonesia mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama global, terutama dalam investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, tata kelola AI yang bertanggung jawab, serta promosi inovasi berbasis keadilan dan keberlanjutan.(ks01)