SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat, program pendidikan inklusif yang digagas Kementerian Sosial RI untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin mengakses pendidikan berkualitas.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi terkait penyediaan lahan dan telah mengajukan proposal resmi kepada Kementerian Sosial.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri Halal Bihalal Paguyuban Pensiunan Pengelola Keuangan (P3K) Biro Keuangan Provinsi Jateng di Gedung Korpri, Jalan Veteran No. 1A, Semarang, Rabu 16 April 2025.

“Informasi terakhir, sudah dilakukan assessment untuk lokasi yang diajukan. Salah satunya adalah tanah milik Pemprov di Salatiga yang segera ditinjau lebih lanjut,” jelasnya.

Sumarno menambahkan, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menyampaikan usulan lokasi. Kini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari Kemensos.

Ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ini benar-benar akan ditujukan untuk masyarakat miskin, dengan proses seleksi ketat berdasarkan data dari Kementerian Sosial.

Oleh karena itu, pengawasan akan melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat luas agar sasaran program benar-benar tepat.

“Kami sangat membuka partisipasi masyarakat dalam proses pendataan, supaya anak-anak yang masuk sekolah ini benar-benar sesuai kriteria dan harapan,” ujar Sumarno.

Gunakan Data Kemiskinan Kemensos

Dalam proses seleksi calon peserta didik, Pemprov Jateng akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kemensos, khususnya anak-anak dalam kategori Desil 1 dan 2. Selain itu, proses seleksi akan mencakup tes potensi akademik, psikotes, home visit, wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.

Terkait kesiapan lahan, Pemprov juga sudah menyiapkan dokumen aset yang memenuhi syarat luas dan kepastian kepemilikan sebagaimana diminta dalam persyaratan proposal.

Mengacu pada laman resmi Kemensos, Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik dijadwalkan dimulai pada April 2025.

Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan, dengan harapan menciptakan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.(ks01)