JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah tegas dalam menghadapi darurat sampah di provinsinya.

Ia mengusulkan pembentukan zonasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional yang akan melibatkan lintas kabupaten/kota.

Inisiatif ini telah dikonsultasikan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Selasa 15 April 2025.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres 12 Tahun 2025, yang menetapkan target pengelolaan sampah 50 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029.

“Kalau kabupaten/kota berdiri sendiri, kayaknya berat. Ini harus dipikul bareng. Setelah arahan dari Pak Menteri, kami akan buat zonasi sampah regional,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurut Luthfi, 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah kini menghadapi tantangan besar: kekurangan lahan untuk TPA dan rendahnya capaian pengelolaan sampah. Zonasi regional dinilai menjadi solusi jangka panjang yang efektif.

Dalam waktu dekat, ia akan mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk mendapat pengarahan langsung dari Menteri LH.

“Segera koordinasi. Kita harus kerja bareng dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Sejumlah terobosan pengelolaan sampah sudah berjalan di berbagai daerah Jawa Tengah:

• TPST Jeruk Legi, Cilacap: Mengolah 150 ton/hari menjadi RDF.


• TPST BLE, Banyumas: Dikenal dengan inovasi paving dan maggot farming.


• TPA Putri Cempo, Solo: Olah sampah 450 ton/hari jadi energi listrik 5 MW.


• TPST Regional Magelang: Didukung AIIB, berkapasitas 200 ton/hari.


• TPA Rembang, Temanggung, Jepara: Masing-masing 100 ton/hari.


• 88 Desa Mandiri Sampah: Penghargaan untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Menteri LH Hanif Faisol mendukung penuh langkah Gubernur Luthfi. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan pengarahan dari level provinsi terhadap pemerintah daerah.

“Pengelolaan sampah harus ditangani serius. Beberapa daerah perlu intervensi segera. Kami akan bantu waste to energy dan solusi hilir lainnya,” kata Hanif.

Pemerintah pusat berharap Jawa Tengah bisa menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis kolaborasi regional.(ks01)