SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memperkuat komitmennya dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kerja sama strategis bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilangsungkan di Gedung Ki Hadjar Dewantara Tower UNS, Senin 14 April 2025.
Penandatanganan dokumen kerja sama tersebut turut disaksikan Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, serta jajaran pimpinan dari kedua institusi.
Dari pihak UNS, hadir Rektor Prof Dr Hartono, beserta pimpinan struktural dan akademik kampus.
Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan dan pemberdayaan PMI berbasis Tridarma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
MoU yang ditandatangani memiliki ruang lingkup luas, mulai dari pengembangan riset, pertukaran data, hingga edukasi publik terkait pelindungan PMI. Masa berlaku MoU ini adalah lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
Dalam kesempatan yang sama, tiga perjanjian kerja sama juga diteken, mencakup penelitian dan pengabdian masyarakat untuk PMI, melibatkan sejumlah prodi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Hukum.
Selanjutnya penyebaran informasi dan penguatan kompetensi PMI, bekerja sama dengan program studi di bidang hukum, kebahasaan, kebidanan, dan keperawatan.
Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mendukung tata kelola kelembagaan di lingkungan Kementerian P2MI/BP2MI, dengan dukungan dari prodi manajemen, akuntansi, dan pendidikan akuntansi.
Rektor UNS, Prof Hartono, menegaskan bahwa sinergi ini sejalan dengan semangat UNS dalam menjalankan program kerja DREAMTEAM, khususnya dalam aspek Together dan Active.
“UNS siap menjadi mitra strategis dalam peningkatan literasi, pelatihan kompetensi, hingga advokasi kebijakan untuk pekerja migran. Ini bagian dari kontribusi nyata UNS untuk bangsa,” tegas Prof Hartono.
Sementara itu, Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan pentingnya membangun ekosistem yang kuat dan terintegrasi dalam pelindungan PMI. Ia menilai peran perguruan tinggi, khususnya UNS, sangat vital dalam menyiapkan kebijakan berbasis data dan riset yang konkret.
“Kami butuh mitra seperti UNS untuk menyiapkan tata kelola baru yang lebih baik. Mulai dari pelatihan hingga literasi keuangan pekerja migran, semuanya bisa dilakukan bersama,” ujar Karding.
Acara dilanjutkan dengan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas pengabdian internasional bagi PMI, khususnya di Taiwan. Dalam forum ini, UNS memaparkan sejumlah program unggulan yang telah berjalan dan akan dikembangkan, termasuk pelatihan berbasis industri global melalui Sekolah Vokasi.
Melalui kerja sama ini, UNS dan Kementerian P2MI/BP2MI bertekad membangun sistem pelindungan PMI yang tidak hanya kuat di level kebijakan, tapi juga menyentuh langsung aspek kehidupan dan kesejahteraan para pekerja migran dan keluarganya. (KS01)