JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) terus memperkuat barisan dalam memberantas peredaran obat ilegal melalui kerja sama strategis dengan organisasi internasional.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar memimpin pertemuan virtual bersama Pharmaceutical Security Institute (PSI)—asosiasi global perusahaan farmasi yang berbasis di Washington DC, baru-baru ini.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pengawasan obat dan peningkatan sistem pertukaran informasi intelijen sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari peredaran obat palsu dan ilegal yang kian mengancam.
“Kami membutuhkan keterampilan khusus dan kolaborasi lintas negara untuk menghadapi tantangan ini,” tegas Taruna Ikrar dalam dialog daring bersama President & CEO PSI Todd Ratcliffe serta timnya.
Dalam pertemuan tersebut, PSI menyampaikan sejumlah capaian sejak kerja sama intensif dimulai pada September 2024. Salah satunya adalah partisipasi pegawai BPOM dalam The Hubert H. Humphrey Fellowship Program, yang kini menjalani penugasan di kantor pusat PSI di AS.
Penempatan ini dinilai sebagai tonggak penting dalam mempererat pemahaman kedua belah pihak mengenai sistem pengawasan obat dan makanan.
BPOM juga mengungkap tren pemalsuan obat yang marak beredar di marketplace. Jenis-jenis obat yang paling sering dipalsukan antara lain obat disfungsi ereksi, pelangsing, hingga obat penenang seperti tramadol dan triheksifenidil.
Dalam periode 2023–2024 saja, BPOM telah mengajukan takedown terhadap 161.195 tautan penjualan obat ilegal hasil patroli siber—45% di antaranya merupakan produk tanpa izin edar atau diduga palsu.
Regional Director PSI untuk Asia Pasifik, Ramesh Raj Kishore, menambahkan bahwa saat ini PSI bersama BPOM sedang menyelidiki tiga jaringan penjual obat palsu di platform daring.
Penelusuran, pembelian sampel, serta dukungan untuk tindakan hukum dan takedown link tengah disiapkan sebagai langkah tegas bersama.
Kesepakatan Strategis
PSI mengusulkan penyelenggaraan webinar pelatihan bagi penyidik BPOM, sebagai sarana berbagi pengalaman intelijen dari para anggotanya.
BPOM menyambut baik ide tersebut dan mengusulkan agar pelatihan juga melibatkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Timor Leste.
-
“Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki ribuan titik masuk yang berisiko dimanfaatkan sebagai jalur masuk obat ilegal. Karena itu, kolaborasi regional adalah kunci,” ujar Taruna.
Dalam pertemuan itu, BPOM juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap terapi sel punca (stem cell). Meski terapi ini menjanjikan, penyalahgunaannya juga meningkat. BPOM menegaskan akan menindak tegas pelanggaran dengan sanksi maksimal hingga 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.
Di akhir pertemuan, BPOM dan PSI menyepakati tiga langkah utama untuk memperkuat sinergi ke depan yakni meningkatkan kolaborasi intelijen dan pengawasan obat ilegal, menyelenggarakan kegiatan bersama seperti seminar dan pelatihan, serta menyiapkan MoU resmi sebagai payung kerja sama jangka panjang.
PSI akan segera mengirimkan draf MoU untuk dibahas lebih lanjut dengan BPOM, sebagai bentuk konkret dari aliansi global melawan kejahatan pemalsuan obat. (ks01)