JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM — Pemerintah Indonesia tengah menggulirkan langkah besar untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman melalui percepatan migrasi teknologi ke e-SIM.
Langkah ini bukan hanya sekadar modernisasi teknologi, melainkan juga upaya strategis untuk menghadapi ancaman kebocoran data dan penyalahgunaan identitas digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam pernyataannya di acara sosialisasi kebijakan e-SIM di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Jumat 11 April 2025, menekankan teknologi e-SIM adalah masa depan sistem komunikasi yang lebih aman dan efisien.
“Integrasi e-SIM dengan pendaftaran biometrik menghadirkan sistem keamanan berlapis. Ini penting untuk melawan praktik digital ilegal seperti spam, phishing, hingga judi online,” ujar Meutya.
Berbeda dengan kartu SIM konvensional, e-SIM tertanam langsung dalam perangkat dan tidak dapat dipindah-pindahkan sembarangan. Ini memberikan kontrol dan perlindungan yang lebih kuat, sekaligus memperkuat fondasi bagi pengembangan Internet of Things (IoT) di masa depan.
Salah satu masalah besar dalam ruang digital Indonesia adalah penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendaftarkan banyak nomor seluler.
Saat ini, menurut aturan yang berlaku, maksimal tiga nomor diperbolehkan untuk satu operator, atau total sembilan nomor dari tiga operator berbeda.
Namun, Meutya menyebut bahwa banyak kasus menunjukkan satu NIK dipakai untuk mendaftarkan puluhan hingga ratusan nomor. “Ini membuka celah besar bagi kejahatan digital dan bisa merugikan pemilik NIK yang sah,” tegasnya.
Kementerian akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri baru untuk memperketat pengawasan atas pembatasan ini, serta meningkatkan sistem verifikasi identitas dalam proses registrasi nomor.
Proaktif Edukasi Migrasi e-SIM
Langkah pemerintah ini mendapat dukungan dari operator seluler besar seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smart Telecom, yang kini sudah menyediakan layanan migrasi e-SIM, baik secara daring maupun melalui gerai resmi.
Meski belum menjadi kewajiban, Meutya menghimbau masyarakat dengan perangkat yang sudah mendukung teknologi e-SIM untuk segera beralih.
“Ini soal melindungi data pribadi. Migrasi e-SIM adalah bagian dari Gerakan Nasional Kebersihan Data Digital,” ujarnya.
Dengan lebih dari 350 juta nomor seluler aktif di tengah populasi 280 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan data pelanggan. Pemerintah menilai bahwa reformasi sistem telekomunikasi melalui e-SIM adalah langkah krusial untuk membersihkan data ganda, anonim, atau palsu yang kerap digunakan untuk aktivitas ilegal.
“Kita ingin menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal perlindungan masyarakat,” pungkas Meutya.
Transformasi ke e-SIM diyakini tak hanya memperkuat keamanan digital nasional, tetapi juga membuka jalan bagi efisiensi layanan dan inovasi teknologi masa depan di sektor telekomunikasi Indonesia.(ks01)