SOLO, KLIKSOLONEWS.COM - Menuntut pembayaran tunjangan hari raya (THR), karyawan Sritex menggelar aksi di depan rumah keluarga Lukminto, eks pemilik PT Sri Rejeki Isman (Sritex( Tbk di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo, Jumat 21 Maret 2025.
Massa dengan jumlah puluhan tersebut mengatasnamakan KSPI dan Partai Buruh. Mereka membentangkan spanduk dan bendera organisasi dari Partai Buruh, KSPI, dan SPN.
Beragam tuntutan untuk pembayaran pesangon dan THR menghiasi aksi buruh Sritex.
Massa melakukan aksi dengan membentangkan berbagai bendera organisasi seperti Partai Buruh, KSPI, dan SPN. Berbagai spanduk bertuliskan tuntutan untuk pembayaran pesangon dan THR juga dipajang.
Puluhan massa sempat melakukan aksi tidur di Jalan Bhayangkara sambil menyanyikan lagu Gugur Bunga. Setelah itu, aksi berlanjut dengan orasi di depan rumah keluarga Lukminto.
Penanggung jawab aksi, Aulia Hakim, menjelaskan aksi ini bertujuan untuk mengetuk hati bos PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto (Wawan).
Meskipun ia menyadari bahwa pembayaran THR dan pesangon merupakan kewenangan kurator dan baru bisa dilakukan setelah aset Sritex Group yang telah dinyatakan pailit terjual, ia tetap berharap ada solusi dari keluarga Lukminto.
Dia menjelaskan, menurut hukum kepailitan, kewajiban pesangon dan THR ada di kurator setelah menjual aset. Dia bersama rekan-rekannya dalam aksi tersebut ingin mengetuk hati saja kepada Iwan Lukminto dan keluarga.
"Kalau menunggu aset terjual, bisa bertahun-tahun. Bapak itu punya aset triliunan, maksud teman-teman, ya disisihkan sedikit saja. Tidak akan miskin, saya jamin," ucap Aulia.
Aulia mengatakan,kekayaan keluarga Lukminto mencapai Rp50 triliun, sementara kebutuhan untuk membayar THR hanya Rp25 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut tidak akan berpengaruh besar terhadap kekayaan mereka.
-
"Kalau Bapak Iwan Lukminto sekeluarga memiliki empati dan simpati, tolong berikan hak kepada kawan-kawan dengan menyisihkan hartanya," tuturnya.
"Hartanya masih sangat besar, kami punya data bahwa kekayaan mereka masih di atas Rp50 triliun. Jangan semua diserahkan ke pemerintah," kata Aulia berharap.
Murjioko, Koordinator Aksi mempertanyakan uang koperasi karyawan sekitar Rp6 miliar yang hingga kini belum ada kejelasan, serta pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan.
"Uang koperasi hampir Rp6 miliar juga raib sampai hari ini. Pengelolanya saat ditanya mengatakan uang itu dipakai oleh manajemen, ini kan ironis. Selain itu, ada juga masalah premi BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan, jumlahnya hampir Rp 6 miliar," kata Murjioko. (KS01)