JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Pemerintah semakin mengintensifkan upaya pencegahan dan penindakan penyelundupan melalui sinergi antar-kementerian dan lembaga.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Bea dan Cukai Jakarta Timur pada Kamis 14 November 2024, diungkapkan hasil kerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dalam mendukung Program Asta Cita Presiden RI.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta pimpinan lembaga terkait seperti BPOM.
Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa nilai barang hasil penindakan terbaru mencapai Rp49 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp10,3 miliar berhasil dicegah.
Penindakan ini berhasil menyita berbagai barang ilegal, termasuk 67 Kg narkotika jenis sabu, 48 ribu butir dan 7,6 Kg MDMAM, 23 Kg ganja, 3.301 liter minuman keras berlabel cukai palsu senilai Rp2 miliar.
Mayoritas barang ilegal ini ditemukan di Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, Jakarta, dan Banten, dengan modus operandi melalui jasa ekspedisi.
“Dengan memperkuat pengawasan, kami berupaya menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan mendorong pertumbuhan inklusif,” ujar Sri Mulyani.
Menko Polkam Budi Gunawan melaporkan bahwa timnya telah mengungkap 283 kasus penyelundupan selama periode 4-11 November 2024.
Ia menjelaskan penyelundupan yang terjadi dalam empat tahun terakhir melibatkan transaksi senilai Rp216 triliun, yang berdampak pada stagnasi perkembangan produk lokal.
“Modus yang sering digunakan mencakup ketidaksesuaian dokumen, penyalahgunaan zona perdagangan bebas, dan pencucian uang,” ungkap Budi.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyoroti pentingnya kerja sama lintas instansi. Ia menegaskan bahwa penyelundupan melalui jasa ekspedisi adalah ancaman utama yang terus diawasi.
“BPOM bersama Bea Cukai, Polri, TNI, dan instansi lain berkomitmen mencegah masuknya barang ilegal yang membahayakan masyarakat,” tegas Taruna.
Keberhasilan operasi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi ekonomi nasional, dan memastikan persaingan usaha yang adil di Indonesia. (KS01)