SOLO, KLIKSOLONEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakukan inspeksi langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah.

Bima Arya menyampaikan apresiasinya atas kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan layanan administrasi lainnya yang dinilai sangat baik di kota ini.

"Selama ini saya sering mendengar bahwa pelayanan Dispendukcapil Solo bagus, dan sekarang setelah melihat langsung, memang benar adanya. Pelayanan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain," ungkap Bima Arya.

Bima Arya juga menekankan pentingnya pelayanan yang proaktif dan mampu menjemput bola untuk memudahkan masyarakat. Ia berharap standar pelayanan Dispendukcapil Solo dapat diadopsi oleh daerah-daerah lain demi meningkatkan kualitas layanan kependudukan.

"Saya sangat mengapresiasi teman-teman Dispendukcapil Solo. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah pencatatan kematian secara proaktif serta penguatan perekaman data pemilih pemula," tambahnya.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Solo, Rita Margaretha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencatat hingga awal November 2024 sebanyak 99,75 persen warga Solo telah melakukan perekaman data e-KTP.

"Hingga saat ini, hanya tersisa 1.100 warga yang belum melakukan perekaman data, dan kami akan selesaikan dalam minggu depan," ujar Rita.

Dispendukcapil Solo sudah mengirimkan pemberitahuan kepada 1.100 warga yang belum merekam data untuk datang ke lima kantor kecamatan pada Senin hingga Kamis, mulai pukul 08.00 hingga 20.00 WIB. Langkah ini diambil juga untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Di antara mereka yang belum melakukan perekaman data, terdapat pemilih pemula yang saat ini masih bersekolah atau berada di pondok pesantren di luar Solo, serta beberapa warga penyandang disabilitas. Kami juga melakukan layanan jemput bola bagi mereka," tambah Rita.

Pelayanan adminduk yang baik di Solo menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah daerah dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kependudukan sangat penting dan dapat diimplementasikan di berbagai daerah lain di Indonesia. (ks01)