KARANGANYAR, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak cepat menyikapi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan pasca diberhentikannya Purwati dari jabatannya akibat dugaan kasus korupsi.

Guna memastikan roda pelayanan tetap berjalan, Bupati Karanganyar Rober Christanto menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Karanganyar, Yoppi Eko Jatiwibowo, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan.

Penunjukan itu resmi berlaku mulai Kamis, 12 Juni 2025, sebagai langkah menjaga stabilitas dan semangat kerja para pegawai di lingkungan Dinkes Karanganyar yang sempat terguncang.

“Saya ditugaskan Pak Bupati untuk menjaga semangat teman-teman agar tetap profesional. Jangan sampai pelayanan ke masyarakat terhambat,” ujar Yoppi saat ditemui pada Jumat 13 Juni 2025.

Yoppi tidak memungkiri kasus hukum yang menimpa pejabat sebelumnya memberikan dampak psikologis pada jajaran pegawai. Meski begitu, ia menegaskan bahwa semangat untuk bangkit sudah mulai terlihat.

“Wajar kalau sempat down. Tapi sekarang kita dorong bareng-bareng, ayo bangkit lagi. Fokus kita tetap di pelayanan,” imbuhnya.

Langkah awal yang akan dilakukan Yoppi adalah melakukan koordinasi internal dengan pejabat struktural di Dinkes serta seluruh kepala puskesmas di Karanganyar. Fokus utama saat ini adalah memetakan ulang program kerja agar target tahunan tidak meleset.

Salah satu agenda strategis yang segera dikawal Yoppi adalah proyek revitalisasi tiga Puskesmas Pembantu (Pustu) di tiga wilayah, dengan total anggaran mencapai Rp2,1 miliar.

Ia menegaskan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut secara ketat dan transparan.

“Kita akan libatkan APH sejak awal. Kita tidak ingin pengalaman buruk terulang. Nilai tiap Pustu itu sekitar 700 juta. Jadi harus dikawal ketat,” tegas Yoppi.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rober Christanto menegaskan penanganan pasca-kasus dugaan korupsi Dinas Kesehatan tidak hanya soal pengisian jabatan, tetapi juga soal pemulihan kepercayaan dan pembinaan mental pegawai.

“Kita akan lakukan pembinaan. Termasuk menggandeng APH untuk memberikan pendampingan hukum, agar ke depan semua program berjalan aman dan tidak melanggar aturan,” ujar Rober. (KS01)