KARANGANYAR, KLIKSOLONEWS.COM – Rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menghadirkan Sekolah Rakyat di wilayah Jaten terpaksa harus tertunda.

Proposal yang diajukan ke pemerintah pusat ditolak karena tidak memenuhi syarat minimal luas lahan yang ditetapkan untuk konsep sekolah berasrama (boarding school).

Usulan awal menempatkan Sekolah Rakyat di area SMK Tunas Nusantara, Jaten. Lokasi ini dinilai strategis karena belum ada sekolah menengah negeri di sekitarnya dan berdiri di atas tanah kas desa.

Namun, luas lahan hanya sekitar 4.500 meter persegi—jauh dari ketentuan pusat yang mensyaratkan minimal 5 hektare.

“Penolakan terjadi karena lahan tidak memenuhi syarat dasar. Pemerintah pusat ingin konsep Sekolah Rakyat dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama dan area olahraga,” terang Kepala Dinas Sosial Karanganyar, Sugeng Raharto, dilansir HarianKota, jejaring KlikSoloNews, pada Selasa 27 Mei 2025.

Menurut Sugeng, kasus penolakan ini tidak hanya dialami Karanganyar. Dari ratusan daerah yang ikut mengajukan proposal, hanya sekitar 20 wilayah yang lolos seleksi pusat.

Sisanya diminta mencari alternatif baru, termasuk Karanganyar yang kini tengah menyusun opsi cadangan.

Sayangnya, saat mengajukan proposal, Pemerintah Kabupaten belum memiliki rencana lokasi alternatif, sehingga harus memulai lagi dari nol.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, Yopi Eko Jati Wibowo, menyebutkan saat ini sedang dikaji beberapa kemungkinan lokasi lain, seperti area di sekitar SMPN 3 Jatipuro, SMPN 3 Kebakkramat, dan SMPN 3 Gondangrejo.

Ketiga lokasi tersebut dipertimbangkan karena memiliki jumlah siswa yang relatif sedikit sehingga berpeluang untuk digabungkan (regrouping), memungkinkan pemanfaatan lahan secara lebih optimal.

Namun, regrouping sekolah bukan proses yang mudah. “Ada banyak aspek yang perlu dikaji, dari sosial hingga kesiapan infrastruktur. Kami tidak ingin gegabah,” ujar Yopi.(KS01)