KARANGANYAR, KLIKSOLONEWS.COM – Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat kini mulai dirasakan hingga tingkat kabupaten. Salah satu pihak yang terkena imbasnya adalah DPRD Kabupaten Karanganyar, yang mengalami pengurangan anggaran hingga Rp 4,7 miliar.

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menyampaikan kekhawatirannya terhadap pemangkasan tersebut. Ia berharap Pemkab Karanganyar bisa mengkaji ulang keputusan itu secara menyeluruh sebelum ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi.

“Ini belum final, jadi kami masih mendorong agar ada evaluasi ulang. Jangan sampai langkah efisiensi justru mengganggu fungsi kelembagaan DPRD,” ujar Bagus Selo, dilansir HarianKota, jejaring KlikSoloNews, Rabu 9 April 2025.

Menurutnya, pengurangan anggaran tidak bisa dilakukan secara seragam, apalagi menyamakan belanja perjalanan dinas DPRD dengan milik OPD. Ia menegaskan bahwa kebutuhan dan fungsinya sangat berbeda.

Dari total target efisiensi sebesar Rp 31 miliar di Kabupaten Karanganyar, hingga saat ini baru sekitar Rp 25 miliar yang berhasil ditemukan. Sisanya, sekitar Rp 6 miliar, masih dalam proses penelusuran lebih lanjut, termasuk dari pos perjalanan dinas sejumlah OPD.

Bagus Selo mengingatkan agar strategi pemangkasan diarahkan pada program-program yang kurang prioritas, bukan pada aktivitas yang berdampak langsung pada tugas pokok DPRD.

“Contohnya bimbingan teknis. Jika anggaran bintek dihapus hanya karena dikategorikan sebagai perjalanan dinas, maka dampaknya besar. Anggota DPRD butuh pengetahuan teknis agar bisa menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara tepat,” tegasnya.

Ia menambahkan, fungsi legislatif bisa ‘tumpul’ bila tidak dibekali dengan pemahaman teknis yang memadai, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan.

Bagus juga mengangkat praktik efisiensi dari daerah lain seperti Kebumen dan Cilacap yang dinilainya lebih selektif dalam menentukan pos anggaran yang perlu dipangkas. Bukan dengan pemotongan rata-rata 50 persen secara serentak, tetapi dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak program.

DPRD Karanganyar berharap pemerintah kabupaten juga menerapkan prinsip serupa demi menjaga efektivitas roda pemerintahan di daerah.

“Kami sepenuhnya mendukung efisiensi, tetapi harus cermat dan proporsional. Jangan sampai fungsi-fungsi strategis malah terhambat,” pungkasnya.(ks01)