KARANGANYAR, KLIKSOLONEWS.COM – Rencana pemerintah menghapus status tenaga honorer memicu kekhawatiran serius di kalangan guru non-ASN di Kabupaten Karanganyar. Para pendidik khawatir kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada keberlanjutan tugas mereka di sekolah, mengingat peran guru honorer selama ini menjadi penopang utama pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di berbagai jenjang.
Mengutip laporan HarianKota.com jejaring Kliksolonews, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karanganyar menyebut ratusan guru honorer di daerah tersebut sangat mungkin terdampak. Kekhawatiran terutama muncul terkait kepastian status kerja dan hak kesejahteraan yang selama ini diperjuangkan.
Ketua PGRI Karanganyar, Sri Wiyanto, menegaskan kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh mengabaikan fakta di lapangan. Menurutnya, masih banyak guru honorer yang menjalankan beban mengajar setara guru ASN tetapi hanya menerima insentif ratusan ribu rupiah per bulan.
“Masih ada guru yang menerima insentif ratusan ribu rupiah meskipun beban mengajar mereka sama dengan guru ASN,” ujar Sri Wiyanto usai peringatan Hari Guru di Gedung PGRI, Senin (25/11/2025).
Sri menambahkan bahwa dunia pendidikan tidak bisa diperlakukan sama dengan sektor lain. Kekurangan guru, terutama di tingkat SD, tidak dapat digantikan oleh pegawai struktural atau tenaga administrasi.
Data PGRI Karanganyar mencatat kebutuhan lebih dari 300 guru honorer masih harus dipenuhi untuk menutup kekurangan tenaga pendidik. Saat ini, jumlah tenaga honorer sektor pendidikan di wilayah tersebut mencapai lebih dari 1.000 orang. Angka ini menegaskan tingginya ketergantungan sekolah terhadap guru non-ASN.
Melihat kondisi tersebut, PGRI Karanganyar mendesak pemerintah daerah dan pusat menyiapkan kebijakan transisi yang adil, termasuk mekanisme penggajian yang lebih layak dan kepastian status tenaga honorer agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
“Kami berharap regulasi baru tidak mengabaikan peran guru honorer yang selama ini mengisi kekurangan tenaga pendidik di sekolah,” tegas Sri.
PGRI Karanganyar memastikan akan terus mengawal aspirasi para guru honorer agar kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan dan menjaga keberlangsungan kualitas pendidikan di daerah. (KS1)
