SOLO, KLIKSOLONEWS.COM - Pemerintah Kota Surakarta tengah bersiap menyesuaikan kebijakan kerja aparatur sipil negara (ASN) menyusul arahan pemerintah pusat terkait penerapan Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA).

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara menyeluruh.

“Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut. Kemarin memang sudah ada pengumuman dari pemerintah pusat terkait WFA setiap hari Jumat. Tentunya akan kami sesuaikan dengan aturan pusat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Respati menjelaskan bahwa kebijakan WFA sebenarnya sudah lebih dulu diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, yakni satu kali dalam sebulan setiap hari Rabu.

Sementara itu, penerapan WFH akan dilakukan secara selektif, khususnya pada jenis pekerjaan yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh.

“WFH ini bagian dari arahan pemerintah pusat untuk efisiensi. Namun tidak semua sektor bisa menerapkannya,” tegasnya.

Pemkot memastikan kebijakan kerja fleksibel tidak akan mengganggu pelayanan publik. Sektor-sektor vital tetap berjalan dengan sistem tatap muka.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sekolah, puskesmas, dan rumah sakit tidak akan menerapkan WFH,” jelas Respati.

Kebijakan ini hanya akan berlaku bagi bidang pekerjaan yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Dorong Transportasi Ramah Lingkungan

Selain penerapan WFH dan WFA, Pemkot Surakarta juga mendorong perubahan pola mobilitas pegawai melalui program ramah lingkungan.

Salah satu langkah yang akan digencarkan adalah program “bike to work”, di mana pegawai diimbau menggunakan transportasi publik atau kendaraan non-mesin seperti sepeda saat berangkat kerja.

Tak hanya itu, penggunaan mobil dinas juga akan dikurangi sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus mengurangi kemacetan.

Meski demikian, Pemkot Solo belum dapat memastikan seberapa besar dampak kebijakan ini terhadap penurunan kepadatan lalu lintas.

“Nanti akan kami evaluasi. Kebijakan ini akan kami jalankan terlebih dahulu, lalu dilihat dampaknya setelah satu bulan,” ujarnya.

Pemkot Surakarta menegaskan seluruh kebijakan yang diambil tetap mengedepankan keseimbangan antara efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik.

Dengan kombinasi WFH, WFA, serta dorongan penggunaan transportasi ramah lingkungan, diharapkan beban lalu lintas di Kota Solo dapat berkurang tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.(ks01)