PALEMBANG, KLIKSOLONEWS.COM - Jagat media sosial tengah dihebohkan oleh kabar anggaran sewa helikopter Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai Rp4 miliar.
Informasi ini viral setelah sejumlah akun Instagram mengunggah dokumen pengadaan serta video Gubernur Herman Deru yang terlihat melambaikan tangan dari atas helikopter.
Berdasarkan penelusuran pada situs resmi pengadaan nasional, paket tersebut terdaftar dengan kode RUP 57379689 untuk tahun anggaran 2025.
Paket bertajuk “Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya” itu memiliki pagu sebesar Rp4.000.000.000, dengan realisasi kontrak mencapai Rp3.981.792.000. Penyedia jasa tercatat adalah Derazona Air Service, dan saat ini statusnya masih dalam tahap pelaksanaan.
Viralnya informasi ini langsung memicu beragam reaksi dari masyarakat. Banyak netizen melontarkan kritik pedas, terutama terkait kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Selatan yang dinilai masih memprihatinkan.
Beberapa warganet bahkan menyindir kebijakan tersebut dengan menyebut sang gubernur sebagai “Gubernur Helikopter”.
Salah satu komentar yang ramai disorot menyebut penggunaan helikopter membuat pejabat tidak merasakan langsung kondisi jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat. Kritik ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap prioritas penggunaan anggaran daerah.
Namun, tidak semua respons bernada negatif. Sebagian pihak menilai penggunaan helikopter dapat dimaklumi mengingat luasnya wilayah Sumatera Selatan.
Moda transportasi udara dinilai mampu mempercepat mobilitas kepala daerah dalam menjangkau berbagai wilayah dalam waktu singkat, terutama daerah terpencil yang sulit diakses melalui jalur darat.
Meski begitu, hingga kini belum ada penjelasan resmi secara rinci dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait urgensi dan rincian penggunaan anggaran tersebut.
Kabiro Humas dan Protokol hanya mengarahkan konfirmasi ke Biro Umum, sementara pihak terkait lainnya belum memberikan tanggapan.
Ketiadaan penjelasan ini justru memperkuat sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan, khususnya perbaikan jalan lintas kabupaten yang masih menjadi keluhan, masyarakat berharap adanya kejelasan mengenai dasar pengambilan kebijakan tersebut.(ks01)