PATI, KLIKSOLONEWS.COM – Rencana kegiatan outing class ke Bali yang digagas SMP Negeri 1 Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menuai polemik setelah biaya yang dibebankan kepada siswa mencapai Rp1,8 juta per orang dan dinilai memberatkan orang tua.

Keluhan tersebut kemudian sampai ke DPRD Kabupaten Pati, yang langsung memanggil pihak sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati untuk meminta klarifikasi terkait rencana kegiatan tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati, menyebut banyak aduan dari wali murid terkait besarnya biaya serta perubahan jadwal kegiatan yang dimajukan dari Juni menjadi April 2026. Ia menilai kegiatan semestinya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Senada dengan itu, Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, juga mengungkapkan banyak orang tua keberatan, terutama karena waktu pembayaran yang dinilai terlalu singkat, hanya sekitar satu minggu.

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Kepala SMPN 1 Tayu, Heri Setiawan, menjelaskan bahwa surat yang beredar sebenarnya masih berupa survei persetujuan orang tua. Dari sekitar 300 siswa, 155 orang tua menyatakan setuju, sementara 145 lainnya menolak.

Pihak sekolah juga menyiapkan alternatif bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan, yakni tugas pembuatan video tentang budaya lokal di Kabupaten Pati.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Tayu, Sri Wahyuni, menyatakan pihaknya masih menunggu izin resmi dari Disdikbud Pati dan akan mengikuti kebijakan yang berlaku.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Sunarji, menegaskan bahwa kegiatan outing class ke luar daerah tidak diperbolehkan. Kebijakan tersebut merujuk pada arahan Bupati Pati yang mewajibkan kegiatan pembelajaran luar kelas dilakukan di wilayah kabupaten.

Setelah polemik semakin meluas, pihak sekolah akhirnya resmi membatalkan rencana outing class ke Bali. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada wali murid pada 17 April 2026.

Disdikbud Pati juga menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMP. Sekolah diminta untuk mengalihkan kegiatan pembelajaran luar kelas ke potensi wisata dan edukasi lokal di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat mendorong siswa lebih mengenal budaya dan wisata Kabupaten Pati, sekaligus menghindari beban biaya berlebih bagi orang tua.(KS01)